Mahasiswa Desak Pemko Langsa Eksekusi Pelanggar Qanun

Pelaksanaan Hukum Cambuk di Jantho, Kabupaten Aceh Besar (c) Ist
Pelaksanaan Hukum Cambuk di Jantho, Kabupaten Aceh Besar (c) Ist

Atjehcyber.com – Masyarakat, mahasiswa dan Ormas Islam mendesak Pemerintah Kota Langsa segera melaksanakan eksekusi hukum cambuk terhadap pelaku pelanggaran Qanun Syariat Islam yang telah diproses di tingkat kepolisian.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum HMI Cabang Langsa, Fauzi dan Ketua DPD BKPRMI Langsa, Tarmizi SSosI kepada Serambi Kamis (30/10). Keduanya mendesak pemerintah untuk konsisten melakukan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku maisir, khamar, dan pelaku khalwat/ mesum yang telah ditangkap oleh WH atau yang telah ditangkap oleh polisi sendiri. “Kami mendapat informasi kasus-kasus tersebut telah diproses polisi dan berkasnya sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan, tapi sampai kini belum ada satupun yang dicambuk,”kata Fauzi.

Dikatakan, Pemerintah Kota Langsa dan pihak terkait lainya supaya lebih serius melaksanakan dan menegakan hukum syariat Islam terhadap pelaku-pelaku pelanggaran syariat Islam. Petugas Wilayatul Hisbah (WH), masyarakat, bahkan polisi sendiri telah menangkap pelaku, dan menurut informasi telah selesai diproses di tingkat kepolisian. “Tapi mengapa sampai sekarang tidak dicambuk,” tanya Fauzi dan Tarmizi selaku Ketua HMI dan Ketua BKPRMI.

Menurutnya, masyarakat sangat kecewa, karena cukup banyak kasus pelanggaran syariat Islam baik tahun 2013 maupun tahun 2014, baik kasus minuman keras (Miras) yang melanggar Qanun syariat Islam Nomor 12 tahun 2003, kasus judi (Maisir) yang melanggar Qanun Nomor 13 tahun 2003, dan kasus khalwat (Mesum) yang melanggar Qanun Nomor 14 tahun 2003. “Jangankan dieksekusi cambuk, disidangkan saja belum. Kita sangat kecewa penegakan hukum terhadap pelanggaran syariat Islam tidak serius dilaksanakan,” ujar Fauzi yang dibenarkan oleh Tarmizi.

Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Drs H Ibrahim Latif MM yang dihubungi Serambi secara tepisah mengatakan, Pemerintah Kota melalui Dinas Syariat Islam telah menganggarkan dana untuk kegiatan eksekusi hukum cambuk.

Ia merincikan, untuk tahun anggaran 2014 disediakan anggaran Rp 40.800.000. Namun anggaran belum dapat dicairkan, dan terancam menjadi sisa lebih perhitungan anggaran berjalan (Silpa), karena sampai sekarang ketetapan atau keputusan Mahkamah Syari’ah terhadap pelaku-pelaku pelanggar syariat Islam belum ditetapkan persidangan.

Ibrahim Latif menambahkan, pihaknya atas nama Pemerintah Kota Langsa selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Kota Langsa telah berkoordinasi dengan Polres Langsa, Kejaksaan dan Mahkamah Syar’iah Langsa. “Semua kasus pelanggaran syariat Islam, apakah itu khamar, maisir ataupun khalwat penyelidikan ditingkat kepolisian sudah selesai. Dan menurut pihak Polres semua kasus tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan hanya menunggu keputusan Mahkamah Syari’ah saja,” kata Ibrahim Latif.

  • Sumber: Serambi Indonesia

You May Also Like

About the Author: KajiRo

Comments are closed.