Tim Aceh tak Lagi Keras Hadapi Pusat

Atjehcyber.com – Tim Pemerintah Aceh dipimpin Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf, Selasa (25/11) melakukan pertemuan dengan unsur Pemerintah Pusat di Jakarta membahas beberapa agenda penting terkait turunan UUPA yang belum selesai pada periode pemerintahan sebelumnya.

“Pertemuan antara tim Pusat dengan tim Aceh kali ini sangat berbeda dibanding sebelumnya. Untuk hal-hal tertentu, tim Aceh bersedia mundur selangkah dan menerima pendapat dan masukan dari Pusat,” lapor Wakil Ketua Sementara DPRA, Sulaiman Abda yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut.

Dalam keterangannnya kepada Serambi, Selasa (25/11), Sulaiman Abda mengatakan, jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sering tidak menghasilkan kesepakatan karena antar tim saling mempertahankan pendapat masing-masing (ngotot dan cenderung keras), kali ini sangat berubah. “Dalam pertemuan kali ini, ada hal yang tim Pusat harus menerima pendapat dan masukan tim Aceh, begitu pula sebaliknya tim Aceh bersedia mundur satu langkah dan menerima pendapat dan masukan dari Pusat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar,” begitu suasana pertemuan yang digambarkan Sulaiman Abda. Pertemuan itu sendiri berlangsung di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Pusat diwakili Menko Pekonomian Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang Fery Mursidan Baldan, Dirjen Otda Mendagri Prof Dr Djuherman Djohar, perwakilan dari Menkeu, Kementerian ESDM dan sejumlah kementerian lainnya. Sedangkan tim Aceh dipimpin langsung Gubernur Zaini Abdullah bersama Wagub Muzakir Manaf didampingi Wakil Ketua Sementara DPRA Drs H Sulaiman Abda MSi, anggota DPRA Abdullah Saleh, Asisten I Setda Aceh Dr Iskandar A Gani, Kepala Biro Hukum Setda Aceh Edrian, Staf Ahli Gubernur M Jakfar dan sejumlah pejabat lainnya. Ini merupakan pertemuan lanjutan yang sudah dilakukan Gubernur Aceh dengan Wapres Jusuf Kalla.

Anggota DPRA dari Partai Aceh (PA), Abdullah Saleh kepada Serambi, Selasa (26/11) sore menginformasikan, melalui pertemuan kemarin pihak Pusat telah menyetujui untuk menyelesaikan satu draf perpres turunan UUPA yakni Perpres Pertanahan.

“Pusat telah menyetujui dan dalam waktu dekat ini akan melimpahkan kewenangan pertanahan kepada Pemerintah Aceh melalui Peraturan Presiden (Perpres),” kata Abdullah Saleh.

Seperti diketahui, hingga akhir periode kepemimpinan Presiden SBY masih ada sejumlah peraturan turunan UUPA yang belum tuntas, antara lain RPP tentang Kerja Sama Bagi Hasil Migas, RPP tentang Pelimpahan Beberapa Kewenangan Pusat kepada Pemerintah Aceh,  draf Perpres tentang Pelimpahan Kewenangan Masalah Pertanahan.

“Untuk kewenangan pengelolaan masalah pertanahan sudah tuntas.   Sedangkan untuk dua RPP lainnya, tim Pusat dengan tim Aceh sepakat untuk membentuk tim bersama yang baru untuk menyelesaikan berbagai pasal yang terdapat dalam draf kedua RPP tersebut yang belum ada titik temu kesepakatannya,” ungkap Abdullah Saleh.

Abdullah Saleh mengatakan, untuk pelimpahan kewenangan pengelolaan masalah pertanahan, Pemerintah Pusat tinggal menetapkan empat hal yaitu terkait masalah norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Sedangkan lainnya akan diserahkan kepada Pemerintah Aceh. Ini artinya, BPN akan menjadi perangkat Pemerintah Aceh.

Begitupun, lanjut Abdullah Saleh, dalam pelimpahan kewenangan tersebut harus diikuti dengan pengalokasian biaya operasional dan gaji pegawai BPN yang diotonomkan untuk Aceh. Karena, kalau pelimpahan kewenangan dan perangkat saja itu akan menjadi beban berat bagi Pemerintah Aceh.

  • Sumber: Serambi Indonesia

You May Also Like

About the Author: KajiRo