Mencegah Pemekaran Aceh

Written by

Atjehcyber.com – Aceh merupakan satu provinsi di Indonesia yang tidak pernah terlepas dari prahara internal baik sebelum Kerajaan-kerajaan Aceh disatukan pada masa Sultan Ali Mughayatsyah (1496-1528 M), maupun setelahnya. Konflik sesama penguasa “keraton” akrab terjadi. Bahkan, antara kerajaan-kerajaan otonom (protektorat) Aceh sering bentrok merebut pengaruh dan kekuasaan. Persoalan ini tidak mengherankan bila saat ini juga hal itu terjadi.

Penulis menilai itu suatu yang wajar terjadi di Aceh karena ada historisnya, namun jangan terus dibiarkan berlarut-larut. Hal terpenting dilakukan semua pihak bagaimana pemimpin Aceh (Gubernur Aceh dan DPRA) menyikapi dan menyelesaikan setiap “kisruh dan ambisi politik” yang terjadi dengan mencari dan mengedepankan jalan win-win solution. Bukan waktunya lagi merespons dengan emosi dan tendensi apalagi dengan aksi kekerasan (violence). Pemimpin Aceh sekarang perlu berguru pada gubernur sebelumnya (Irwandi Yusuf) yang mampu meredam gejolak tuntutan ALA-Abas.

Bila kita merunut sedikit ke belakang, maka keinginan sebagian masyarakat Wilayah Tengah (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Singkil, dan Subulussalam) dan masyarakar Barat Selatan (Aceh Selatan, Abdya, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Simeulue) dapat dipahami alasan normatif, historis dan psikologis mereka. Sebelum Kerajaan Aceh bersatu di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mughayatsyah, di Aceh terdapat banyak kerajaan, seperti Kerajaan Lingga di Aceh Tengah, Kerajaan Daya di Aceh Jaya, Kerajaan Trumon di Aceh Selatan, dan lain-lain.

Akibat kurangnya koordinasi disebabkan antara satu kerajaan dengan lainnya jarak berjauhan, maka keinginan untuk terus bersatu agak sulit diwujudkan. Kita masih teringat dengan Kerajaan Aceh ketika dipimpin Sultan Alauddin Jauhar Alam (1795-1823 M) yang dikudeta oleh Said Husein lantaran sultan berangkat ke Singkil dan Manggeng menyelesaikan konflik internal kerajaan di sana.

 Perspektif lain
Jika dikaji secara mendalam, pemekaran ALA-Abas ada untung-ruginya, namun penulis dalam tulisan ini tidak menjelaskan apa untung-rugi tersebut. Penulis ingin melihat dari perspektif lain, yaitu bagaimana keinginan saudara kita yang ada di wilayah ALA-Abas dapat meredam sejenak keinginan mereka untuk “merdeka” dari provinsi induk.

Penulis menilai, tuntutan pemekaran Aceh wajar-wajar saja asalkan dipertimbangkan secara matang dan diperjuangkan secara humanis dan cerdas. Keinginan pemekaran Aceh perlu melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk yang paling penting peran ulama yang ada di dua kawasan tersebut. Selama ini belum ada pihak yang bertanya kepada ulama terkait keinginan pemekaran kedua wilayah tersebut.

Intensi saudara-saudara kita yang berdomisilisi di kawasan ALA-Abas untuk pemekaran bisa dicegah asalkan pemimpin sekarang mau dan mampu memahami dan menampung apa yang disebut Local and logical aspiration. Begitu juga “pejuang” pada dua kawasan tersebut perlu tadabbur dan kontemplasi apa dan untuk siapa sesungguhnya pemekaran itu. Jangan karena hanya ambisi segelintir politisi “Matee BL” rakyat dan agama yang dikorbankan.

Apa yang kita lakukan sekarang berpikir jauh ke depan demi generasi Aceh yang lebih baik dan religiustik, jika tidak, kita akan menerima “insentif” dari Allah selaku penguasa alam semesta ini dalam alam barzah dan yaumil masyar. Betapa tidak, apa yang kita lakukan hari ini merupakan investasi untuk negeri akhirat sebagai amalan yang pernah kita lakukan yang harus dipertanggungjawabkan dimahkamah Allah pada hari kiamat.

Aceh adalah negeri yang multi etnis, bahasa, dan asal usul yang berbeda-beda. Orang Aceh bukan berasal dari satu bangsa meskipun satu nenek moyang (Adam). Penduduk saat saat ini sebagian berasal India, Yaman, Irak, Iran, Bangladesh, Siam, dan dari berbagai penjuru dunia, makanya Aceh sering diberikan singkatan dengan Arab, Cina, Eropa, Hindia. Penduduk asli Aceh adalah orang Gayo berdasarkan hasil penelitian arkeologi terbaru, akan tetapi untuk menyatukan pluralitas tersebut membutuhkan satu usaha sungguh-sungguh dan nyata dari pemimpin sekarang.

Kita akan sangat sedih jika karena kesalahan satu orang atau kelompok tertentu di Aceh mengakibatkan saudara kita di wilayah ALA-Abas berpisah denganmainstream masyarakat pesisir (Banda Aceh sampai Tamiang). Kesatuan dan persatuan yang sebenarnya diharapkan oleh semua pihak termasuk harapan agama, namun karena the wrong way and policy yang ditempuh, konsekuensinya mau tidak mau harus berpisah.

Solusi awal
Untuk memproteksi intensi pemekaran Aceh, penulis memiliki solusi awal agar keinginan tersebut akan dilupakan atau minimal menunda sejenak. Coba bandingkan dengan konflik Aceh dengan Jakarta yang sudah berlangsung 30 tahun, mampu diselesaikan secara arif dan win-win solution oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pertama, Pemerintah Aceh tidak memarjinalkan kedua wilayah yang menuntut pemekaran; Kedua, lakukan muzakarah ulama se-Aceh untuk mempertimbangkan konsekuensi negatif akibat pemekaran menurut perspektif agama;

Ketiga, Gubernur Aceh dan Ketua DPRA harus berkantor di dua wilayah tersebut dalam semiggu dua hari untuk memudahkan masyarakat ALA-Abas menyampaikan aspirasinya dan keperluan-keperluan lain, sehingga akan menghemat biaya dan waktu masyarakat jika harus ke Banda Aceh. Pusat kantor yang akan digunakan gubernur dan Ketua DPRA dicari lokasi yang dapat dengan mudah dijangkau oleh kabupaten-kabupaten lain, misalnya Aceh Barat Daya (Blangpidie) untuk kawasan Abas dan Gayo Lues (Blangkejeren) untuk wilayah ALA;

Keempat, gubernur harus sering turun melihat langsung kondisi masyarakat di daerah-daerah pedalaman (terisolir) sebagaimana pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya, dan; Kelima, pemerintah Aceh harus menempatkan putra-putra terbaik ALA-ABAS pada posisi strategis di pemerintahan, jangan sampai terjadi primodialisme seperti saat ini.

Keinginan masyarakat ALA-Abas untuk membentuk provinsi baru tidak kurangnya seperti harapan masyarakat Aceh yang meminta merdeka dari Pemerintah Pusat sejak 1976-2005. Setelah aspirasi mereka diakomodasi, tuntutan merdeka dengan sendirinya tak bergeming lagi. Untuk itu, kita berharap agar Pemerintah Aceh saat ini perlu memikirkan strategi jitu agar niat saudara kita di dua wilayah itu mempertimbangkan kembali hasrat “merdeka”. Kalau diperlukan, jangan sungkan “berguru” pada mantan Gubernur Irwandi Yusuf.

* Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, SH.I, MH., Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sarjana Alumni Dayah Aceh (PB ISAD). Email: [email protected]

Editor: bakri
Article Categories:
Opini

Comments are closed.