by

Dana OTSUS Rp13,3 Triliun, Pemerintah Aceh tak Mampu Turunkan Kemiskinan

-Nanggroe-1,045 views

kemiskinan

Atjehcyber.com | Banda Aceh – Dr. Aliasuddin, pengamat ekonomi Unsyiah, mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah Aceh yang tidak mampu menurunkan angka kemiskinan. Padahal dana Otonomi khusus yang diterima Aceh sangat banyak, senilai Rp13,3 triliun, Jumat kemarin (28/11/14)

“Ini sungguh memprihatinkan, dana otonomi khusus yang diterima oleh pemerintah Aceh sangat banyak. Sayangnya, semakin banyak pula angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Ini kan tidak masuk akal,” katanya pada acara Sosialisasi “BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat” di AAC Dayan Dawood Darussalam.

Menurutnya tidak sedikit juga penggunaan dana otonomi khusus Aceh senilai Rp1,27 triliun yang sama sekali tidak memberikan manfaat apapun.

Ia menyontohkan pembelian rebana, pembuatan baju PKK dan sebagainya.

Sedangkan alokasi dana untuk belanja langsung dan modal semakin menurun. “Pemerintah Aceh lebih banyak belanja barang dan jasa. Lebih besar dari belanja modal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Aceh kita tidak bagus,” tuturnya.

Dijelaskan, saat ini, angka kemiskinan di Aceh sebesar 17,76 persen pada Maret 2013. Sedangkan pada September 2014 sebesar 18,25 persen.

Penduduk yang miskin ini dominannya adalah penduduk di desa yang berprofesi sebagai petani. Bahkan banyak di antara petani tersebut yang tidak memiliki lahan pribadi (penyewa lahan).

“Aceh merupakan daerah swasembada pangan, tetapi kenyataannya Aceh itu rawan pangan,” jelas dosen pada Fakultas Ekonomi Unsyiah.

Pada tahun 2013, jumlah pengangguran di Aceh untuk laki-laki sebanyak 117.253 orang. Sedangkan perempuan sebanyak 92.268 orang.

Aliasuddin menambahkan bahwa ekonomi Aceh sangat bergantung kepada dana APBA. Seharusnya, perekonomian harus digerakkan melalui sektor swasta seperti investasi.

Ia menilai investor yang masuk ke Aceh masih tergolong sedikit. Walaupun Pemerintah Aceh mengatakan akan menjamin keamanan investor. Akan tetapi para investor masih belum merasa belum adanya keamanan uangnya dan jaminan hukum bagi mereka.

“Jika lambat diketok palu (pengesahan APBA), ekonomi Aceh pasti akan tidur. Jika tanpa bagi hasil migas maka Aceh akan tutup,”terangnya.

Pada tahun 2008, ekonomi Aceh pernah merosot akibat lambatnya pengesahan dana APBA. Tetapi, menurut Aliasuddin, pada tahun 2014 pengesahannya lebih cepat. Pengesahan dana APBA 2014 lebih cepat karena ada kepentingan seperti pemilu.

  • Sumber : The Globe Journal

News Feed