by

DPR Aceh: Dana Perjalanan Dinas Gubernur Rp10 Miliar

-Nanggroe-500 views
Nurzahri (c) Atjehpost
Nurzahri (c) Atjehpost

Atjehcyber.com – Gubernur Aceh Zaini Abdullah dikabarkan kembali mengusulkan biaya perjalanan dinas ke luar negeri Rp10 miliar dalam APBA Perubahan 2014. Padahal sebelumnya, APBA 2014 juga terdapat mata anggaran yang sama.

Diduga anggaran tersebut habis dalam beberapa bulan sebelum pembahasan APBA Perubahan 2014. “Atas dasar ini kemudian Mendagri mencoret mata anggaran perjalanan dinas ke luar negeri Gubernur Zaini Abdullah,” ujar sumber Atjehpost di lingkup Pemerintah Aceh, Jumat 28 November 2014.

Menyangkut hal ini, anggota DPR Aceh Nurzahri, yang dihubungi Atjehpost.Co, mengaku belum mendapat informasi yang valid terkait laporan tersebut. “Saya tidak pegang koreksi Mendagri maupun APBA Perubahan.

Tahu, tapi kami tidak dibagikan kopiannya. Mungkin saat itu bertepatan dengan pergantian DPR Aceh periode baru,” ujar Nurzahri. “Mungkin setelah ada alat kelengkapan (DPR Aceh-red) baru dibagikan,” ujar politisi Partai Aceh ini lagi. Sebelumnya diberitakan, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan dana perjalanan dinas Gubernur Aceh Zaini Abdullah  Rp10 miliar yang telah dihabiskan dalam beberapa bulan terakhir.

Dana yang tergolong besar ini dikhawatirkan terjadi penyelewengan dan harus dijelaskan secara rinci manfaat penggunaannya. “Kenapa dana sampai 10 miliar itu mereka habiskan? Ini sangat memboroskan.

Gubernur Aceh harus menyadari kalau rakyat Aceh masih miskin, ini kesannya foya-foya,” ujar Alfian Husen, Koordinator MaTA kepada Atjehpost.Co via Blackberry Messenger (BBM) di Banda Aceh, Senin malam, 17 November 2014.

Menurut Alfian, MaTA masih meragukan niat Gubernur Zaini yang mau serius membangun Aceh. Apalagi dana perjalanan dinas sebesar Rp10 miliar telah dihabiskan Gubernur Zaini namun belum memberikan manfaat apa-apa bagi masyarakat Aceh. “Jadi patut dipertanyakankan, uang yang sudah dihabiskan buat apa dan apa manfaatnya,” katanya.

Ia berharap tim audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Aceh mau mengaudit biaya perjalanan dinas tersebut. “Hasil audit nanti kita mau lihat. Kalau gubernur enggak mau mengumumkan buat apa dana sebesar itu digunakan, kami mencurigai potensi bermasalah secara hukum,” ujarnya.

  • Sumber: Atjehpost.co

News Feed