by

Ini Surat Lengkap Wali Nanggroe yang Tak Digubris Gubernur Aceh

-Nanggroe-272 views

surat-wali-untuk-gubernur-aceh

Atjehcyber.com – Tindakan Gubernur Zaini Abdullah yang secara sepihak meminta pembatalan seluruh perjanjian kerjasama dengan investor PT Artanusa Trada untuk bekerjasama dengan Pertamina dalam proyek revitalisasi kilang Arun membuat Wali Nanggroe Malik Mahmud turun tangan. Malik Mahmud mengingatkan Gubernur Zaini bahwa persetujuan saham 49 persen untuk Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan 51 persen untuk Artanusa telah disetujui bersama, termasuk melibatkan Malik Mahmud.

Itu sebabnya, setelah Gubernur Zaini Abdullah pada 29 Agustus 2014 mengeluarkan surat yang menunjuk tim untuk mencari investor baru untuk PDPA, Wali Nanggroe merasa perlu menyurati Zaini Abdullah. Dalam tim yang baru ditunjuk itu, sebagai wakil ketuaditunjuk adik kandung Gubernur Zaini Abdullah, Muhammad Abdullah. Muhammad adalah salah satu yang ngotot meminta saham mayoritas 51 persen dalam rapat dengan Artanusa pada 25 April 2014. Padahal, Muhammad tidak termasuk dalam struktur direksi PDPA.

Sayangnya, surat Wali Nanggroe dalam pertimbangannya menyebutkan pelibatan pemerintah Aceh akan sangat berarti untuk masa depan Pemerintah dan Rakyat Aceh– hingga kini tidak digubris oleh Gubernur Zaini. Draft surat yang diajukan untuk ditandatangani oleh Zaini  dan dikirimkan ke Pertagas juga ditolak diteken. Padahal, surat itu diperlukan agar proyek kerjasama dapat segera dijalankan.

Di bawah ini adalah bunyi lengkap surat Wali Nanggroe tertanggal 5 September 2014 yang juga ditembuskan kepada Ketua DPRA saat itu, Hasbi Abdullah. Surat ini juga diteken oleh Ketua PA/KPA Muzakir Manaf, dan Zakaria Saman sebagai salah satu tokoh Aceh.

 

Assalamualaikum Wr.Wb

  1. Tidak dapat kita mungkiri bahwa Aceh saat ini membutuhkan lapangan kerja yang memadai untuk menampung tambahan atau pertumbuhan tenaga kerja yang cukup tinggi. Untuk itu, upaya merangsang, mendorong, menciptakan iklim usaha yang kondusif serta melindungi investasi swasta merupakan salah satu upaya yang harus kita laksanakan, disamping memacu investasi pemerintah melalui APBA/APBN
  2. Kilang Gas Arun Aceh, adalah tulang punggung Ekonomi Nasional/Indonesia dan Aceh pada masa lalu, pemicu tumbuh dan berkembangnya usaha/industri ikutan di sekitarnya, dan akan segera berakhir selaras dengan habisnya sumber gas yang tersedia. Sejalan dengan hal itu, sarana dan prasarana yang dimiliki Kilang Gas Arun Aceh akan menjadi asset investasi yang tidak berarti, apabila tidak ada upaya yang serius untuk pemanfaatan yang berkelanjutan oleh semua pihak yang berkepentingan.
  3. Informasi yang kami ketahui bahwa, sejak tahun 2008, mitra PDPA yang didukung oleh Pemerintah Aceh bersama dengan Pertamina, dengan dukungan DPR dan para pihak yang berkepentingan lainnya, telahberusaha dan telah berhasil meyakinkan Pemerintah Pusat agar meneruskan pemanfaatan Kilang Gas Arun Aceh melalui Program Revitalisasi dan Pemerintah telah menunjuk pihak Pertamina melalui PT Pertamina Gas sebagai pelaksananya.
  4. Atas rekomendasi Pemerintah Aceh dan persetujuan Wakil Presiden RI, pihak Pertamina melalui PT Pertamina Gas telah bermitra dengan PT Aceh Terminal Gas (ATG) sebagai mitra dan subsidiary company dari PDPA yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Aceh.
  5. Untuk mewujudkan rencana Kerjasama Revitalisasi Kilang Arun Aceh, maka Pemerintah Aceh melalui sejumlah dokumen Surat Gubernur Aceh yang ada yaitu:
  • a. Nomor 193/42124 tanggal 12 November 2008, kepada PDPA, tentang persetujuan Gubernur Aceh kepada PDPA untuk kerjasama dengan PT Artanusa Trada dalam pengoperasian PLG Plant PT Arun NGL, Lhok Seumawe.
  • b. Nomor: 193/45077 tanggal 10 Desember 2008, kepada PDPA, tentang persetujuan Gubernur Aceh membentuk PT Aceh Terminal Gas (ATG) bekerjasama dengan PT Artanusa Trada tanpa membebani APBA dan tanpa risiko kerugian apapun bagi PDPA.
  • c. Nomor: 032/27409, tanggal 7 September 2011, kepada PT Pertamina, tentang dukungan Pemerintah Aceh kepada PDPA untuk kerjasama dengan Pertamina dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan Aset LNG Plant Arun.
  • d. Nomor: 539/28475, tanggal 26 September 2011, kepada PT Pertamina, tentang rekomendasi kepada PDPA dan perusahaan Joint Venture yaitu PT. ATG, melakukan kerjasama dengan Pertamina untuk pemanfaatan dan pengembangan aset LNG Plant Arun.
  • e. Nomor: 542/24921, tanggal 10 September 2012, kepada Pertamina, tentang rekomendasi atau dukungan kepada PDPA melalui PT ATG untuk melanjutkan Kerjasama Investasi (KSI) untuk program pemanfaatan dan pengembangan aset LNG Plant Arun.
  • f. Nomor: 542/10655, tanggal 25 Februari 2013, kepada PT Pertagas, yaitu Persetujuan Gubernur Aceh tentang HOA tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani hanya oleh Pertagas dan PDPA.
  • g. Perubahan saham PDPA 49% dan PT Artanusa Trada 51% pada PT Aceh Terminal Gas dengan Akte Notaris No. 8 tanggal 26 Agustus 2012 oleh Notaris Liestiani Wang SH,Mkn. Sesuai dengan kebijakan Gubernur Aceh yang disaksikan oleh Wali Nanggroe.
  • h. Nomor: 542/25006, tanggal 3 Juni 2014, kepada PDPA tentang penegasan Gubernur kepada PDPA melalui PT ATG untuk melanjutkan kerjasama dengan PT Pertagas dalam rangka Revitaliasi Kilang Gas Arun.
  • i. Nomor 542/25007, tanggal 3 Juni 2014, kepada PT Pertagas, tentang penegasan Gubernur Aceh untuk melanjutkan kerjasama dengan PDPA melalui PT ATG dalam rangka Revitalisasi Kilang Gas Arun.
  • j. Perjanjian Pemegang Saham No. PERTAGAS: 009/PG0000/2014-SO antara PT PERTAGAS dengan PT ACEH TERMINAL GAS tanggal 3 Maret 2014.

6. Dokumen tersebut di atas, menurut pertimbangan kami, telah menjadi dasar hukum yang sangat kuat bahwa Pemerintah Aceh telah mendukung dan setuju menunjuk PT Aceh Terminal Gas yang mewakili PDPA untuk melaksanakan kerjasama dengan PT Pertagas dalam rangka Program Revitalisasi Kilang Gas Arun.

Kita juga meyakini bahwa PT Pertamina (Persero) adalah BUMN yang terpercaya dan telah meneliti segala aspek hukum, demikian juga pihak investor mitra PDPA tentu akan lebih teliti dan hati-hati lagi mengingat dana yang cukup besar dipertaruhkannya. Jadi PDPA, dengan hanya bermodal rekomendasi Gubernur, tidak perlu khawatir segala akibat hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Semua resiko hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari telah dipertimbangkan oleh PT Pertamina dan Investor.

7. Rapat Saudara Gubernur dengan PT Pertagas, tanggal 13 Agustus 2014 di pendopo Gubernur Aceh dan pernyataan Saudara Gubernur pada saat rapat tersebut, yang mencabut kembali dukungan Pemerintah Aceh terhadap rencana kerjasama tersebut tanpa memberikan alasan apapun, yang telah dirintis sejak tahun 2008, yaitu sebelum kita mendapat kesempatan memimpin Aceh, telah menimbulkan kerancuan dan keraguan bagi pihak PT Pertagas untuk melibatkan Pemerintah Aceh dalam Program Revitalisasi Kilang Arun tersebut, serta telah menunjukkan inkonsistensi pendirian Pemerintah Aceh yang telah mendukung sebelumnya serta bukan tidak mungkin menimbulkan konflik yang tidak menguntungkan kita semua.

8. Perlu kami ingatkan kepada Saudara Gubernur, bahwa Program Revitaliasi Kilang Arun adalah Program Nasional, yang akan dilaksanakan oleh Pertamina baik dengan melibatkan atau tanpa melibatkan Pemerintah Aceh, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa proyek tersebut hampir rampung di akhir tahun ini, serta telah siap menampung gas dari luar pada Januari tahun 2015 untuk didistribusikan kepada pusat-pusat industri dan kepada PLN yang ada di Aceh dan Sumatera Utara.

9. Keikutsertaan PT ATG dengan saham 30% di PT Perta Arun Gas sudah sangat menguntungkan PDPA, dimana PDPA telah mendapat maksimum saham 49% dalam saham PT ATG, tanpa kewajiban menyetor saham (ditalangi oleh investor). Permintaan saham PDPA lebih dari 49% tidaklah adil dan tidak mungkin dilaksanakan oleh investor dalam urusan-urusan pendanaan dan sebagainya. PDPA akan mendapat keuntungan saham 49% tanpa adanya resiko apapun bagi PDPA. Kami juga mendapat keterangan bawah aset kilang Arun adalah milik Negara, maka apabila kesepakatan yang sudah ada dibatalkan oleh PDPA atas perintah Gubernur, maka Pertamina akan investasi sendiri tanpa mengikutsertakan PDPA lagi.

10. Upaya kita untuk tetap melibatkan peran Pemerintah Aceh akan sangat berarti untuk masa depan Pemerintah dan Rakyat Aceh. Oleh karena itu kami menyarankan kepada Saudara Gubernur untuk menegaskan kembali dukungan Pemerintah Aceh terhadap Program Revitalisasi Kilang Gas Arun melalui PT Aceh Terminal Gas, maka dengan ini kami sarankan kepada Saudara Gubernur untuk menerbitkan surat kepada PT Pertagas yang draftnya kurang lebih seperti terlampir sebagai penegasan dukungan Pemerintah Aceh.

11. Demikian kami sampaikan semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan Saudara.

Banda Aceh, 5 September 2014

Wali Nanggroe Aceh

 

Malik Mahmud Al Haytar

Tuha Peuet, Zakaria Saman , dan Ketua Umum PA/KPA Muzakir Manaf

  • Sumber: Atjehpost.co

News Feed