by

Komisi Pemberantasan Korupsi Warning Aceh

-Nanggroe-190 views

* Tahun Depan Mulai Ditindak

1412157482kpk-is-in-our-hearts

Atjehcyber.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan (me-warning) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini untuk segera menyelesaikan tindak lanjut dari berbagai permasalahan keuangan, aset, dan pelayanan publik yang belum dilaksanakan sesuai standard operating procedure (SOP)-nya.

Hal itu disampaikan KPK karena masa koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi secara dini sudah memasuki tahun ketiga. Ini artinya, mulai tahun depan sudah masuk pada tahap penindakan.

“Jadi, jika ada berbagai masalah penyalahgunaan wewenang, dugaan penyelewengan keuangan, aset, dan pelaksanaan pelayanan publik yang belum ditindaklanjuti sesuai SOP-nya, maka segera diselesaikan pada tahun ini,” kata Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Pusat, Dr Ir Roni Dwi Susanto MSi, narasumber dalam Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/10).

Selain Dr Roni, tampil juga Anggota Penyidik KPK, Hery Nurudin MM, CFE pada semiloka yang dibuka Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah itu. Acara tersebut dihadiri Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), sejumlah bupati/wali kota, kepala inspektorat kabupaten/kota, anggota DPRA dan DPRK yang baru, dan peserta lainnya.

Sebelum Gubernur Zaini membuka acara, didahului dengan sambutan Direktur Pengawasan Keuangan Daerah BPKP, Dody Setiadi AK MM, CPA.

Pihak KPK juga memaparkan perihal modus korupsi. Modus korupsi konvensional yang sering dilakukan PNS dan penegak hukum, antara lain, melalui surat perintah perjalanan dinas (SPPD), tiket, program fiktif dan lainnya. Sedangkan politik korupsi, melalui APBD dan APBN. Pelakunya, birokrat, makelar, pengurus parpol dan anggota DPR/DPRD.

KPK juga memaparkan bahwa potensi korupsi dalam penerimaan daerah bisa saja terjadi, baik melalui pajak, pungutan daerah maupun belanja, terutama belanja hibah dan bansos.

KPK juga mengingatkan, anggota legislatif yang baru untuk lebih berhati-hati lagi dalam pengusulan program dana kegiatan yang mengatasnamakan aspirasi.

Usulan program dan kegiatan, kata Roni, bisa disampaikan dan harus masuk dalam dokume KUA dan PPAS, bukan menjadi penumpang gelap. Maksudnya, diusul pada saat APBK dan APBA yang hendak disahkan.

“Kebijakan ini sangat tidak dibenarkan. Jika nanti masih ada yang melakukan, ia akan menerima akibat dan risikonya di kemudian hari,” tegas Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Dr Roni Dwi Susanto MSi.

Roni juga mengingatkan para bupati dan wali kota di Aceh untuk lebih berhati-hati lagi dalam pengambilan kebijakan, terutama yang terakit penggunaan anggaran keuangan daerahnya dan meningkatkan pengawasan internal. Soalnya, beberapa daerah di Aceh, masuk dalam pengawasan KPK.

Daerah yang permasalahannya dipaparkan dalam acara koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi kemarin, kepala inspektoratnya diberikan waktu untuk menjelaskan aksi tindak lanjut yang telah dilakukan mengatasi masalah yang masih ditemukan dalam menjalankan pelaksanaan pemerintahan. Terutama dalam pelaksanaan APBK dan APBA.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Keuangan Daerah BPKP, Dody Setiadi CPA mengingatkan bukan saja eksekutif, tapi juga legislatif bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBD (APBA/APBK) yang memenuhi kepentingan publik.

Antara lain, harus dihindari munculnya kegiatan-kegiatan dadakan dalam DPA SKPA/SKPK tanpa melalui proses pembahasan di KUA-PPAS. Program/kegiatan yang direncanakan haruslah didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Harus pula dihindari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang bersifat formalitas belaka.

APBA/APBK pro publik, kata Dody dalam semiloka kemarin, tidak berhenti pada alokasi anggaran untuk publik yang banyak, tapi juga dalam pelaksanaannya harus didukung dengan proses pengadaan barang/jasa yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah tidak dikotori dengan keinginan untuk melakukan korupsi. Pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang selama ini banyak terjadi penyimpangan diharapkan terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari segi administrasi maupun substansinya.  Tidak boleh ada lagi, kata Dody, pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang volumenya kurang, apalagi fiktif. (her/bakri)

  • Editor: Kajiro
  • Sumber: Serambi Indonesia

News Feed