by

Korban Konflik Aceh Minta Realisasikan Qanun KKR

-Nanggroe-163 views
Korban konflik berkunjung ke kantor Harian Serambi Indonesia, yang didampingi oleh Koalisi NGO HAM, Kamis (27/11). Kedatangan para korban konflik ini disambut oleh Sekretaris Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali. (c) Serambi
Korban konflik berkunjung ke kantor Harian Serambi Indonesia, yang didampingi oleh Koalisi NGO HAM, Kamis (27/11). Kedatangan para korban konflik ini disambut oleh Sekretaris Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali. (c) Serambi

Atjehcyber.com – Sejumlah korban konflik Aceh berharap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera untuk menjalankan isi qanun nomor 17/2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang telah disahkan tahun lalu. Hal ini disampaikan oleh para korban konflik Aceh itu saat mengunjungi kantor Harian Serambi Indonesia, Kamis (27/11) kemarin.

Sedikitnya belasan keluarga korban konflik berkunjung ke kantor Harian Serambi Indonesia, didampingi oleh Direktur Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad dan perwakilan dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta, Feri Kusuma. Korban konflik dari berbagai daerah di Aceh tersebut disambut oleh Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia, Bukhari M Ali. Dalam kunjungannya, sejumlah korban konflik meminta agar DPRA tidak lupa dengan janjinya, yaitu menjalankan qanun KKR yang telah disahkan oleh DPRA pada 27 Desember 2013 lalu.

Seorang korban konflik tragedi Simpang KKA, Aceh Utara, Murtala menyebutkan, penyelesaian hukum dan keadilan di Aceh belum berjalan hingga saat ini. Ia menyesali kinerja DPRA, karena hingga kini qanun tersebut setelah disahkan sama sekali tidak dijalankan. Padahal, banyak sekali keluarga korban konflik di Aceh yang masih menuntut keadilan terhadap hilangnya sanak keluarga mereka, saat konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia di masa lalu.  “Qanun ini mimpi besar untuk kami, kami berharap DPRA segera membentuk lembaga pelaksana dari KKR itu, jika tidak maka keadilan bagi kami selaku korban konflik ini tidak akan pernah selesai sampai kapanpun,” sebutnya.

Sementara korban konflik lainnya, Nasrullah warga Montasik Aceh Besar mengaku, hingga saat ini ia tidak mengetahui keberadaan adik kandungnya, yang katanya diculik dan dibawa entah kemana pada konflik berkecamuk di Aceh, sekira tahun 2001 lalu. Ia berharap, dengan adanya qanun KKR itu, pihak legislatif Aceh dapat memberikan keadilan yang sepatutnya kepada keluarga korban konflik. “Kita tidak menuntut balas, tapi minimal para pelaku kejahatan kepada keluarga kami di masa konflik bisa kami ketahui, dan dapat diadili oleh pihak yang berwajib karena perbuatannya itu,” kata Nasrullah.

Kepala Biro Pemantauan Kontras, Feri Kusuma menegaskan, pihak legislatif Aceh agar mempercepat implementasi qanun tersebut, dengan membentuk panitia seleksi calon komisioner lembaga KKR Aceh.

Hal ini dianggap penting, karena satu-satunya jalan untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM di Aceh adalah melalui qanun tersebut. Feri juga menyebutkan, hingga saat ini sebanyak lima kasus sedang diselidiki oleh Komnas HAM, antara lain, kasus Simpang KKA Aceh Utara, Jambo Keupok Aceh Selatan, Rumoh Geudong Pidie, Bumi Flora Aceh Timur, dan Kasus Kehilangan orang secara paksa di Bener Meriah. “Semua kasus ini sedang diselidiki di pusat, setidaknya KKR yang merupakan amanat dari Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) bisa menjadi harapan baru untuk menyelesaikan semua pelanggaran HAM di Aceh,” pungkasnya.

News Feed