by

MaTA: Karena WNA, Istri Gubernur Zaini Dilarang Pakai Fasilitas Negara

-Nanggroe-372 views
Koordinator MaTA, Alfian (c) Atjehpost
Koordinator MaTA, Alfian (c) Atjehpost

Atjehcyber.com – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan sejatinya Warga Negara Asing (WNA) tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Ia merujuk permasalahan yang kini menimpa Niazah A Hamid, istri Gubernur Zaini Abdullah yang kini menduduki sejumlah jabatan penting di Aceh. “Secara aturan tidak boleh WNA menggunakan fasilitas negara,” katanya, Jumat, 28 November 2014. Di sisi lain, Alfian juga menyorot pelarangan Niazah A. Hamid saat hendak meninggalkan Indonesia ke Swedia pada Rabu malam,  26 November 2014 kemarin.

Hal ini membuktikan kecurigaan publik tentang status kewarganegaraan Niazah yang terkesan diistimewakan Kementerian Hukum dan HAM. “Hal (larangan terbang) itu bertolakbelakang dengan pernyataan yang bersangkutan dan Kanwilkumham soal izin tinggal selama lima tahun. Ini terlihat ada keistimewaan dari negara,” katanya. “Ini logika hukum, ia diistimewakan, dan ini sangat berbahaya bagi konstitusi,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, istri Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Niazah A. Hamid, sejatinya Rabu malam, 26 November 2014 hendak terbang ke Swedia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Namun, langkah Niazah yang warga negara Swedia itu terhadang lantaran masa berlaku izin tinggalnya telah kadaluarsa. “Ummi Niazah harusnya berangkat ke Swedia tadi malam pukul 12. Namun tidak bisa karena izin tinggalnya sudah habis.

Kalau memaksa keluar, tidak bisa masuk lagi ke Indonesia,” kata sumber Atjehpost.co di lingkaran dalam Gubernur Zaini, 27 November 2014. Walhasil, Niazah urung berangkat dan harus mengurus kembali izin tinggal di Indonesia. Rencananya, Niazah didampingi Muzakkir A. Hamid, adik kandungnya yang juga sebagai staf khusus Gubernur Aceh.

Istri Muzakkir Hamid yang juga ajudan Niazah, turut serta mendampingi. Niazah A. Hamid adalah warga negara Swedia. Wanita kelahiran Pidie, 15 Oktober 1946 itu beralih kewarganegaraan sejak berangkat ke Swedia menyusul suaminya pada 1983. Ketika Zaini Abdullah kembali menjadi Warga Negara Indonesia setelah perjanjian damai, Niazah tetap berstatus warga negara Swedia.

Meski berstatus warga Swedia, saat ini Niazah Hamid menduduki posisi sebagai Ketua PKK Aceh, Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Aceh yang pendanaan berasal dari APBA. Padahal, secara hukum orang asing dilarang menggunakan fasilitas dan keuangan negara. Niazah A. Hamid sudah hampir sepekan berada di Jakarta.

Di sana, ia menginap di hotel bintang lima Saripan Pacific Hotel. Padahal, pemerintah Aceh punya Hotel Kutaraja di Jakarta.

  • Sumber: Atjehpost.co

News Feed