by

Mualem Dibonsai?

-Nanggroe-341 views

mualem2-ady

Atjehcyber.com – Pria muda itu datang ditemani empat orang lainnya. Salah satunya adalah penyanyi Imum Jhon. Pada sebuah sore awal November lalu, lelaki muda itu berkunjung ke kantor media ini.

Pernah menjabat Juru Bicara Partai Aceh, anak muda ini terpilih sebagai senator mewakili Aceh dengan suara terbanyak di DPD RI. Namanya Fachrul Razi. Di kantor media ini, Fachrul berbicara banyak hal, termasuk kegelisahannya soal kondisi Aceh terkini.

Aceh saat ini, di mata Fachrul Razi, berjalan seperti tanpa leadership. Tanpa kepemimpinan. Dinas-dinas berjalan dengan serapan anggaran rendah dan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Fachrul Razi pun menyimpan gundah di dada. “Gubernur harusnya tegas kepada dinas-dinas agar bekerja sesuai UUPA dan membuat program yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang sudah dibuat,” kata Fachrul Razi. “Sekarang tidak jelas. Dinas-dinas bekerja sendiri-sendiri, copy paste semua.” Fachrul terus berbicara.

Makin lama kian menukik. Hingga akhirnya tercetuslah pangkal soal dari amburadulnya tata pemerintahan di Aceh. “Wagub harus diberikan peran sesuai amanah UUPA. Ini yang penting. Kewenangan Wagub itu diatur dalam UUPA. Kenapa itu tidak dilakukan? Siapa yang merekdusi kewenangan Wagub? Kalau dinas yang melakukan? Berarti dinas melanggar UUPA. Kalau gubernur yang melakukan, berarti gubernur melanggar UUPA,” kata Fachrul. Kali ini nada suaranya terdengar meninggi.

“Kewenangan Wagub ini harus dikembalikan dulu. Kalau tidak! Berarti melanggar UUPA. Masak tugas Wagub diambilalih oleh dinas. Bahkan, Gubernur Aceh keluar negeri, nota dinasnya Sekda. Itu melanggar,” kata Fachrul.

***

Pernyataan Fachrul itu ibarat api dalam sekam. Lama dipendam, akhirnya muncul juga ke permukaan. Sebelumnya, cerita meregangnya hubungan Gubernur Zaini dengan Wakil Gubernur Muzakir Manaf biasa disapa Mualem beredar dari dinas ke dinas, dari pejabat ke pejabat, juga dari kantin ke kantin di lingkungan Pemerintah Aceh.

Sampai-sampai, muncul desas-desus para kepala dinas khawatir disemprot gubernur jika mendengarkan instruksi wakil gubernur. Media ini mencoba menelusuri lebih jauh sejauh mana kebenaran pernyataan Fachrul Razi. Sejumlah kepala dinas memilih bungkam, atau memilih bercerita off the record, menolak dipublikasikan. “Gubernur lebih mendengar para pembisiknya ketimbang suara Mualem,” kata seorang mantan pejabat di Pemerintah Aceh.

Penelusuran media ini menemukan sebuah kasus yang menjelaskan dengan gamblang bagaimana suara Mualem tak dianggap oleh gubernur. Ini terjadi dalam proyek unit regasifikasi Arun, pemanfaatan kembali kilang Arun dari produksi gas menjadi terminal gas. Dalam proyek ini, Pertamina berbagi saham dengan Pemerintah Aceh. Komposisinya: Pertamina 70 persen, Pemerintah Aceh 30 persen.

Pemerintah Aceh lantas menunjuk Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) untuk mengerjakan proyek itu. Lantaran tak punya modal, PDPA menggandeng investor yaitu PT Artanusa Trada milik almarhum Ibrahim Risjad, konglomerat asal Aceh. Terlibat sejak 2008, Artanusa bersedia menanggung seluruh biaya dan resiko yang muncul dalam usaha itu. Sementara Pemerintah Aceh tidak diwajibkan menyetor modal.

Saham PDPA akan dikonversi saat usaha itu sudah mendatangkan laba. Kedua perusahaan ini lantas mendirikan perusahaan patungan bernama PT Aceh Terminal Gas. Perusahaan inilah yang sejatinya bekerjasama dengan Pertamina Gas dan berbagi saham dalam perusahaan baru bernama PT Perta Arun Gas.

Melalui serangkaian pertemuan, PT Artanusa Trada telah bersedia menaikkan saham untuk PDPA dari 25 persen menjadi 49 persen. Sementara Artanusa selaku pemilik modal mendapat porsi 51 persen. Dalam aturan bisnis, pemilik modal adalah pengambil keputusan. Keputusan itu dicapai dalam sebuah pertemuan di Hotel Sari Pan Pacific di Jakarta pada Agustus 2013. Selain Gubernur Zaini Abdullah, pertemuan itu juga dihadiri Wali Nanggroe Malik Mahmud. Namun, kesepakatan itu tiba-tiba berubah di tengah jalan.

Entah mendapat angin dari mana, tiba-tiba dalam sebuah rapat pada 25 April 2014, PDPA bersikeras agar mendapat saham 51 persen. Padahal, pemodalnya adalah Artanusa. Tentu saja Artanusa keberatan dengan permintaan itu. Kerjasama pun macet di tengah jalan. Keuntungan yang sudah di depan mata, kembali menguap. Salah satu yang bersikeras meminta saham 51 persen adalah Muhammad Abdullah, adik kandung Gubernur Zaini Abdullah yang ditempatkan di Tim Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Aceh.

Kabarnya, Muhammad lah yang membisiki Gubernur Zaini agar membatalkan seluruh perjanjian yang telah diteken dengan Artanusa. Kepada media ini, Muhammad Abdullah membantah terlibat. Namun, ada bukti yang membuat Muhammad sulit berkelit: ia meneken daftar hadir dalam rapat 25 April bersama Ramli Djafar, pensiunan Pertamina yang juga duduk di tim ESDM Aceh bersama Muhammad Abdullah. Campur tangan Muhammad ini berdampak pada tak lakunya tandatangan Mualem.

Gubernur Zaini lebih memilih mendengar bisikan Muhammad daripada surat dukungan Mualem yang mencari jalan tengah agar proyek itu tetap berjalan dan Aceh mendapat keuntungan dari hasil regasifikasi Arun. Ceritanya, agar kerjasama tak macet di tengah jalan, Mualem menerbitkan sepucuk surat pada 3 Juni 2014.

Dalam surat yang ditujukan kepada Pertamina Gas (Pertagas) selaku pemegang 70 persen saham diproyek revitalisasi Arun, Mualem menyatakan agar kesepakatan yang sudah ada tetap dilanjutkan. Artinya, PDPA tetap memperoleh 49 persen saham, dan Artanusa selaku investor mendapat 51 persen. Komposisi ini sudah tertuang dalam akte pendirian perusahaan bersama yang diberi nama PT Aceh Terminal Gas.  Dalam surat itu, Wagub Muzakir Manaf menjawab kebingungan Pertagas yang ragu-ragu melanjutkan kerjasama sebab sebelumnya, dalam surat tanggal 21 Mei 2014 Pertagas mengatakan tidak dapat memenuhi permintaan pembatalan kerjasama dengan PT Aceh Terminal Gas yang sudah teken kontrak dengan Pertagas.

“Pembuatan perikatan hukum baru antara Pertagas dengan pihak lain yang akan ditunjuk oleh PDPA dengan mengabaikan perjanjian yang ada adalah tindakan yang tidak sejalan dengan dasar awal rencana kerjasama ini yaitu asas kesetaraan dan itikad baik dengan mengedepankan cara-cara yang profesional dalam menyelesaikan secara permasalahan yang timbul secara musyawarah mufakat,” tulis Pertamina Gas dalam surat yang diteken oleh Direktur Utama, Hendra Jaya.

“Pertagas sebagai pihak pada perjanjian dan sebagai sebuah perusahaan yang mengedepan sikap profesional dalam menjalankan bisnis, akan tetap menghormati Perjanjian dengan menjalankan proses yang sedang berjalan,” tulis Hendra Yahya.  Untuk menjawab hal itu Wagub Mualem meminta agar Pertagas melanjutkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Merujuk pada surat itu, pada 19 Juni 2014, Pertamina Gas menggelar rapat dengan semua pihak yang terlibat: PDPA, Artanusa Trada sebagai investor, dan PT Aceh Terminal Gas selaku perusahaan patungan.  Rapat memutuskan, PDPA akan melanjutkan kerjasama dengan Artanusa dan tetap menunjuk PT Aceh Terminal Gas sebagai pelaksana Proyek Regasifikasi Arun.

Tiba-tiba, pada 13 Agustus 2014, seperti dituturkan sumber ATJEHPOST.Co di PDPA, dalam pertemuan yang dihadiri pejabat Pertamina, pejabat Pemda, dan tim ESDM Aceh yang melibatkan Muhammad Abdullah, Gubernur Zaini Abdullah mengatakan semua dokumen perjanjian adalah palsu dan liar.  “Mendengar itu semua orang bengong. Perintah pembatalan pun dilakukan secara lisan, tanpa dokumen tertulis,” kata sumber itu.  Walhasil, surat dukungan agar proyek segera dijalankan dari Wakil Gubernur pun mentah.

Pada 27 Agustus 2014, Gubernur Zaini menerbitkan surat menunjuk sebuah tim dan memposisikan adik kandungnya, Muhammad Abdullah, sebagai Wakil Ketua tim untuk mencari investor baru bagi PDPA.  Untuk menetralisir keadaan, pada 5 September 2014, Wali Nanggroe Malik Mahmud turun tangan. Dalam memo yang ditujukan kepada Gubernur Zaini, Wali mengatakan, saham 49 persen untuk Pemerintah Aceh sudah sangat menguntungkan bagi Aceh. Surat itu juga diteken oleh Mualem dan Zakaria Saman.

Sayangnya, surat Wali Nanggroe dalam pertimbangannya menyebutkan pelibatan pemerintah Aceh akan sangat berarti untuk masa depan Pemerintah dan Rakyat Aceh hingga kini tidak juga digubris oleh Gubernur Zaini.

Draft surat yang diajukan untuk ditandatangani oleh Zaini  dan dikirimkan ke Pertagas juga ditolak diteken. Padahal, surat itu diperlukan agar proyek kerjasama dapat segera dijalankan. Sementara di lapangan, Pertamina terus berjalan sendiri tanpa keterlibatan Pemerintah Aceh.

Dari seorang sumber di internal Pemerintah Aceh, The Atjeh Post mendapat cerita  yang menguatkan penuturan Facrul Razi dan surat Wagub Mualem yang dianulir Gubernur Zaini. “Setiap keluar daerah gubernur membuat nota dinas untuk Sekda Aceh supaya Mualem tidak bisa meneken surat-surat penting,” kata sumber yang menolak namanya ditulis itu.

Ia lantas berkisah tentang pengalaman yang dialaminya sendiri. Suatu ketika, Gubernur Zaini hendak memutasi sejumlah pejabat. Beberapa diantaranya dikenal dekat dengan Muzakir Manaf. Saat pergantian pejabat akan dilakukan, Mualem sedang di luar daerah. “Gubernur bertanya, Mualem pajan jiwoe? Saya bilang lusa.

Ternyata, tiba-tiba besoknya langsung ada pergantian pejabat,” kata sumber itu. ATJEHPOST.CO mencoba mengonfirmasi perihal ini kepada Sekda Aceh Dermawan. Namun panggilan ke telepon selularnya tak terjawab. Sosiolog Universitas Malikussaleh Dr Nirzalin menilai pemicu konflik antara gubernur dan wagub lantaran tidak jelasnya pembagian tugas dan lemahnya komunikasi politik. Ia mencontohkan DKI Jakarta ketika dipimpin Jokowi dan Wagub Ahok. Keduanya berbagi tugas.

“Ahok ngurusin masalah administrasi intern pemerintahan daerah, sementara Jokowi berbicara pada dimensi-dimensi penerapannya, praktisnya, kemudian berpikir hal-hal yang sifatnya strategis, politik,” katanya. “Di Aceh, itu tidak terjadi, sehingga kemudian seolah-olah semuanya bisa ditangani gubernur, dan wagubnya hanya menjadi semacam simbol di pemerintahan Aceh. Tidak hanya sekarang, sejak dari  dulu wagub itu hanya menjadi pendamping formalitas tanpa memiliki satu job description yang jelas dan otoriti yang jelas,” ujar Nirzalin.

“Dan wagub hanya menjadi pengganti gubernur apabila gubernur berhalangan untuk kegiatan-kegiatanseremonial. Ini permasalahannya. Maka dari dulu pemerintahan di Aceh sebetulnya tidak pernah efektif dari sisi kinerja antara gubernur dan wagubnya,” kata Ketua Pusat Studi Ekonomi, Sosial dan Politik (Puskospol) Unimal ini.

Disinggung bahwa dalam UUPA sudah diatur pembagian kewenangan gubernur dan wagub, Nirzalin menyebut persoalan dalam konteks kepemimpinan di Aceh tidak terletak pada ada atau tidak payung hukumnya. “Persoalannya terletak pada personalitas, ada atau tidak political will (keinginan politik) untuk membagi tugas, itu yang tidak ada. Jadi seorang gubernur ingin semuanya dia. Seorang wagub juga begitu,” katanya.

Sejumlah aktivis mahasiswa juga menyesalkan sikap Zaini yang tidak memberi kewenangan Mualem ketika keluar daerah. “Ini benar-benar melenceng dari turunan UUPA maupun visi misi Pemerintah Aceh yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Aceh,” kata Rahmat Juani, Koordinator Aliansi Mahasiswa Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe (AMAL).

“Sikap ini sangat fatal. Seharusnya Gubernur Aceh perlu menyikapi dengan bijak yang mana tugas dan tanggungjawab beliau dan yang mana tugas Wagub,” tambah Presiden Mahasiswa Universitas Teuku Umar, Raman Daus. “Mereka berdua adalah orang tua kita selaku rakyat Aceh. Jika keduanya tidak kompak dengan pembagian tugas sesuai tupoksi masing-masing, maka dikhawatirkan bahtera Pemerintahan Aceh akan terganggu,” ujarnya. Ia meminta Gubernur Aceh agar segera mengembalikan kewenangan Wagub yang selama ini dipangkas.

“Jika ini terus dilakukan, saya yakin ini satu-satunya di dunia ada Gubernur yang sekaligus merangkap sebagai, ehingga terkesan haus kekuasaan,” tambah Rahman. Juru bicara Partai Aceh Suadi Sulaiman yang akrab disapa Adi Laweung juga turut bicara. Seperti yang lain, Adi juga menyesalkan sikap gubernur.

“Keduanya punya tugas dan tanggungjawab berdasarkan peran dan tupoksinya masing-masing. Dan Sekda pun jangan latah, kalau memang itu bukan haknya ya dia harus menolak dan memberikan saran ke gubernur kalau masih ada wagub yang berhak menjalankan tugasnya,” kata Adi Laweung. Ia pun menyarankan agar Gubernur Zaini kembali membuka Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mengatur wewenang wakil gubernur. “Kalau ada sesuatu yang tak beres, ya harus kembali ke aturan main,” kata Adi.

***

Menjelang malam, Fachrul Razi, Imum Jhon, dan tiga rekannya bangkit dari tempat duduk. Sebelum berangkat, Fachrul menitipkan pesan agar Gubernur Zaini tak menganggap remeh persoalan ini. “Harus ada peraturan gubernur yang menjadi aturan main pembagian kekuasaan di Pemerintah Aceh,” kata Fachrul.

Itupun, jika Gubernur Zaini masih menganggap kepentingan Aceh lebih penting daripada mempertahankan nepotisme yang jelas-jelas dilarang oleh pasal 47 UUPA yang berbunyi, ”Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat…”[]

News Feed