by

Nasib Guru Honorer Terancam

asosiasi-guru-nanggroe-aceh-asguna_20160821_073033

ATJEHCYBER.com – Ratusan honorer yang selama ini mengabdi di Sekolah Menegah Atas dan Sekolah Menegah Kejuruan (SMA/SMK) di Aceh Barat pada 1 Januari 2017 dialihkan menjadi pegawai provinsi. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Namun menurut informasi yang beredar pemerintah provinsi hanya mau menerima guru yang berstatus PNS, dan menolak para guru honorer yang selama ini mengabdi di SMA/SMK kabupaten/kota dialihkan ke provinsi. Kadis Pendidikan Aceh Barat Zulkarnain SPd menjawab Serambi kemarin membenarkan wacana yang berkembang tersebut. “Persoalan ini masih dibicarakan lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan Aceh,” kata Zulkarnain.

Ketua DPRK Aceh Barat Ramli SE juga menyampaikan hal serupa terhadap adanya penolakan para guru honorer yang selama ini mengabdi di SMA/SMK dialihkan ke provinsi. “Pihak provinsi atau Dinas Pendidikan Aceh hanya mau menerima PNS, aset dan administrasinya saja. Sementara tenaga honorer mereka tidak mau,” katanya.

Menurutnya, apabila provinsi tidak bersedia menerima, maka dipastikan keberadaan para guru honorer di kabupaten/kota akan menjadi masalah baru. Sebab akan timbul masalah pertanggungjawaban anggaran karena gaji guru PNS di SMA/SMK mulai 2017 sudah masuk ke provinsi. Sementara para guru honorer di SMA/SMK masih di kabupaten/kota.

Selain itu sejak mulai dialihkan ke provinsi, maka dana alokasi khusus (DAU) kabupaten/kota juga dipangkas dan dialihkan ke provinsi. Ramli SE juga menyebutkan DPRK meminta guru honorer tidak dikorbankan oleh provinsi. Sebab selama ini mereka, terutama honorer kategori dua (K2) yang mengabdi di SMA/SMK ada yang digaji dengan dana daerah (APBK) dan ada juga yang menerima honor di masing-masing SMA/SMK.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, terhitung 1 Januari 2017 mendatang seluruh guru PNS yang mengabdi di SMA/SMK di seluruh Aceh menjadi pegawai provinsi atau PNS di Dinas Pendidikan Aceh dari sebelumnya tercacat PNS kabupaten/kota. Kebijakan ini mengacu kepada UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.(riz)

Comment

News Feed