by

Agama Baru di Tengah Kemarakan Aliran Sesat

-Opini-62 views

tempat-ibadah

Atjehcyber.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menghapus kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP). “Kolom agama itu pasti ada karena sudah ada di Undang-undang (UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Tidak ada niat kami untuk menghapus itu,” kata Tjahjo.

Kebijakan pengosongan kolom agama tersebut diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang menganut kepercayaan di luar agama yang diakui pemerintah. Selama ini, warga tersebut “dipaksa” menuliskan satu dari enam agama resmi pemerintah di KTP. Akibat paksaan itu, katanya, banyak warga yang memilih untuk tidak memiliki KTP. Hal tersebut menghambat kegiatan pencatatan kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri.

“Saya mendapat laporan bahwa ada warga di daerah menolak membuat KTP karena harus ditulis Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau Konghucu. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak punya agama dalam artian penganut kepercayaan? Bagaimana mereka mau dapat E-KTP kalau mereka tidak bisa menuliskan keyakinan mereka?” kata Tjahjo.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan, rencana pemerintah untuk mengosongkan kolom agama dalam KTP merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak warga negara.

Pemerintah ingin mengakomodir keyakinan para penganut kepercayaan yang agama mereka belum diakui negara.

Entah karena itu pula, ternyata pada 24 Juli 2014 Menteri Agama Lukman Hakim secara resmi telah mengakui Baha’i sebagai agama baru di Indonesia. Dalam penjelasannya saat itu, Lukman mengatakan Baha’i bukanlah aliran dari satu agama tertentu. Pemeluknya tersebar di Banyuwangi (220 orang), Jakarta (100 orang), Medan (100 orang), Surabaya (98 orang), Palopo (80 orang), Bandung (50 orang), Malang (30 orang), dan tempat lainnya.

Baha’i (Baha’iyyah) adalah agama monoteistik yang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Agama ini lahir di Persia (sekarang Iran) pada abad 19. Pendirinya bernama Baha’u’lláh. Pada awal abad kedua puluh satu, jumlah penganut Baha’i sekitar enam juta orang yang berdiam di lebih dari dua ratus negeri di seluruh dunia.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana masyarakat bisa membedakan antara agama baru –yang secara konstitusi diakui pemerintah Indonesia– dengan banyak aliran sesat yang selama berkembang di tengah masyarakat.

Justru itulah, Pemerintah khususnya jajaran Kementerian Agama merupakan pihak yang harus bertanggung jawab memberitahukan kepada masyarakat tentang agama baru yang bukan aliran sesat. Dan, menjelaskan kedua hal itu ke tengah masyarakat jangan pula seperti sosialisasi agama baru atau aliras sesat. Yang harus diingat, bicara soal agama dan suku merupakan hal yang sangat sensitif.

Khusus di Aceh yang mayoritas muslim dan menerapkan syariat Islam pula, pemerintah perlu ekstra hati terhadap langkah-langkah pengembangan agama baru. Paling tidak terhindar dari keributan. Sebab, masalah aliran sesat dan yang dianggap sesat saja selama ini belum bisa tuntas dan tetap menjadi isu yang sangat rawan di tengah masyarakat.

  • Sumber: Serambi Indonesia

Comment

News Feed