by

Surat Terbuka untuk Menko Perekonomian RI

-Opini-25 views

55359_sofyan_djalil_663_382

Atjehcyber.com – Bapak Menteri Sofyan Djalil yth, perkenankan kami melayangkan surat terbuka ini sebagai ungkapan kebahagian dan pengharapan kami rakyat biasa, di pundak Bapak untuk kebangkitan dan kejayaan ekonomi Aceh dan Indonesia di masa akan datang. Perkenankan terlebih dulu kami mengucapkan selamat bekerja untuk Bapak, sebagai putra terbaik telah dipercayakan Presiden RI Joko Widodo untuk mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI periode 2014-2019 yang telah dilantik dan diambil sumpah di Istana Negara (Serambi, 21/10/2014).

Bapak Menteri yth, dari lubuk hati yang dalam perkenankan atas kelancangan dan keberanian kami menorehkan tinta ini untuk Bapak, karena kami tidak berkesempatan untuk menyampaikan kepada Bapak secara langsung, walaupun kami sendiri pernah bersilaturrahmi ke rumah Bapak pada 1992 ketika masih kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan juga selaku pengurus Taman Iskandar Muda (TIM) Cabang Bogor di era kepemimpinan Bapak Mustafa Abubakar mantan Menteri BUMN.

Bapak Menteri yth, surat terbuka saya ini terinspirasi akibat kegalauan akan kerapuhan ekonomi Aceh yang masih tergantung pada belanja pemerintah (APBN/APBA/APBK) khususnya pasca otsus dan migas ditambah lagi dengan akan berakhirnya produksi gas PT Arun, sehingga diperlukan terobosan-terobosan cerdas dan brillian untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru yang berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat secara bermartabat, apalagi Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menjadikan sektor maritim sebagai poros kekuatan ekonomi Indonesia dimasa akan datang.

Sebagaimana Bapak Menteri ketahui bahwa sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di Aceh, termasuk untuk tenaga kerja terdidik yang setiap tahun ratusan alumni yang dihasilkan perguruan tinggi di Aceh. Ini berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat Aceh, terutama di pasar-pasar tradisional dan di desa-desa. Hal ini ditambah lagi dengan meredupnya ekonomi di daerah yang dulu  sebutan petro-dollar dengan PT Arun sebagai penopang ekonomi utama.  Sedangkan beberapa proyek vital lainnya seperti PT KKA, PT ASEAN, Aromatik telah lama tidak kedengaran lagi aktivitas akibat kekurangan bahan baku dan pasokan gas.

Kita Aceh sepertinya belum punya grand strategi untuk menjawab kegalauan dan kerapuhan ekonomi Aceh, walaupun telah ada dan dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2025. Dokumen penting dan strategis ini sebagian hanya menjadi arsip, tidak dipahami dan tidak tersosialisasi dengan baik kepada pengambil kebijakan/pemangku kepentingan, apalagi masyarakat luas. Seharusnya dokumen ini menjadi panduan dan referensi berkelanjutan, apalagi telah mendapat penghargaan dari Kementerian PPN/Bappenas sebagai satu daerah yang memiliki dokumen perencanaan terbaik di Indonesia.

Mengapa saya berani mengatakan demikian, Bapak Menteri dapat melihat dan merasakan tumpang tindih program dan tidak fokusnya pembangunan serta ditambah lagi dengan ego-sektoral dan ego-kewilayahan. Bapak Menteri bisa bayangkan ada SKPA/SKPK yang menggunakan dana otsus dan migas untuk membeli kenderaan operasional dan lain-lain. Padahal dana otsus dan migas dipergunakan untuk membangun sumber-sumber ekonomi yang bisa menjadi sumber PAD dan income generating Aceh di masa akan datang seperti sentra-sentra ekonomi dengan dukungan industri processing dan pelabuhan-pelabuhan ekspor yang terintegrasi seperti Pelabuhan Bebas Sabang, Malahayati, Krueng Geukeh, Kuala Langsa dan Meulaboh.

Selain itu, surat terbuka saya ini juga terinspirasi dari hasil diskusi dengan sahabat dan senior saya Ir Betha A Djarlis, Wakil Ketua Kadin Pusat Bidang Infrastruktur yang melakukan road show ke Iran dan Qatar (9-14 Oktober 2014) serta beberapa negara yang tergabung dalam Organisasi Konferens0i Islam (OKI). Beliau telah menginisiasi dan memperkenalkan gagasan baru baik di kalangan internal KADIN maupun dengan Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel  untuk mewujudkan kawasan Sabang sebagai Islamic megapolitan dan green city sebagai pilot project negara.

Mengapa saya memberanikan diri menyampaikan gagasan beliau ini kepada Bapak Menteri, karena sesuai amanah Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Kawasan Nasional, Bapak selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI juga sebagai Ketua Dewan Kawasan Nasional yang membawahi dan mengkoordinasikan dengan kementerin/lembaga terkait dan Gubernur Aceh untuk Percepatan Pengembangan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang sebagaimana yang diharapkan.

Gagasan Sabang sebagai Islamic megapolitan dan green city ini sangat tepat mengingat Aceh sebagai daerah syariah, namun tidak menutup kemungkinan non-muslim juga bebas berusaha dan berinvestasi di kawasan Sabang, mengingat pertumbuhan dan pangsa pasar penduduk muslim pada 2030 diperkirakan mencapai 2,2 miliar orang dan meningkat pada tahun 2050 mencapai 2,6 milyar atau mendekati 30% dari total populasi penduduk dunia (Betha, 2014).

Bapak Menteri yth, setahu saya yang baru bergabung dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), peran Bapak selaku Ketua Dewan Kawasan Nasional (DKN) untuk mempercepat pengembangan kawasan Sabang sebagai lokomotif ekonomi Indonesia di masa akan datang hampir tidak pernah dilakukan dan berlalu begitu saja dari waktu ke waktu hingga saat ini.

Mungkin saja pendapat saya ini salah, tetapi saya merasakan demikian karena sudah 14 tahun ekonomi kawasan Sabang seperti mati suri dengan berbagai alasan. Apa karena dijadikan juga basis pertahanan negara atau alasan politik lainnya?

Kota Sabang tetap begitu saja, sehingga pernah saya beranggapan ada pihak (impossible hand) yang ingin kawasan Sabang terlelap dari tidur dan bangga dengan sebutan kawasan strategis Nasional, kawasan perbatasan Negara, kawasan strategis pariwisata Nasional, dan embel-embel lainnya yang diberikan. Tetapi itulah kenyataannya dan yakinlah Bapak Menteri bahwa ketahanan ekonomi rakyat merupakan basis utama pertahanan negara.

Kami merasa iri dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand yang sudah sangat maju dan setiap hari kami hanya melihat dan menyaksikan dengan tatapan mata kosong kapal-kapal besar lalu lalang didepan Pelabuhan Sabang, mereka tidak mau singgah dan transit karena keterbatasan infrastruktur dan keterbatasan logistik maupun BBM lainnya.

Padahal, secara kalkulasi sederhana kami transportasi laut merupakan sarana transportasi termurah dan menguasai hampir 80% perdagangan dunia. Itulah sebabnya pada zaman dulu Selat Malaka menjadi rebutan berbagai bangsa di dunia, seperti bangsa Portugis yang ingin menguasai perdagangan di Selat Malaka dan berhasil diusir oleh Kerajaan Aceh pada waktu itu dan bahkan Kerajaan Aceh mampu memperluas pengaruhnya hingga ke Pahang dan Negeri Melaka.

Bapak Menteri yth, sepertinya tepat sekali momentum mengembalikan kekuatan poros ekonomi maritim yang berbasis pada sumber daya kelautan dan perikanan, pelayaran, perkapalan dan lain-lain yang berbasis pada ilmu dan teknologi untuk mengembalikan kekuatan dan kejayaan ekonomi Indonesia sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, kami mengharapkan kiranya Bapak Menteri dapat melakukan terobosan baru melepas kebuntuan yang kami hadapi, dengan harapan dan cita-cita agar kawasan Sabang benar-benar menjadi etalase Indonesia dan pusat pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan. Amin.

Fauzi Umar
Pegawai BPKS Sabang. Email: [email protected]

  • Sumber: Serambi Indonesia

Comment

News Feed